Jokowi disegani Dunia dengan kebijakan hilirisasinya

 

𝐃𝐮𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐞𝐭𝐚𝐤𝐮𝐭𝐚𝐧 𝐤𝐞𝐛𝐢𝐣𝐚𝐤𝐚𝐧 𝐡𝐢𝐥𝐢𝐫𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐈𝐧𝐝𝐨𝐧𝐞𝐬𝐢𝐚

Infokota.online Jakarta 4/7/2023-

Indonesia kini tengah "diserang" oleh sejumlah pihak, baik lembaga internasional maupun sejumlah negara.

Kebijakan Presiden Jokowi "diserang" tersebut yaitu larangan ekspor mineral mentah hingga program hilirisasi mineral di Tanah Air.

2020 lalu, Uni Eropa menggugat Pemerintah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena melarang ekspor bijih nikel.

Namun, Oktober 2022 lalu Indonesia dinyatakan kalah oleh Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/ DSB) WTO.

Indonesia akhirnya resmi mengajukan banding atas kekalahan di WTO tersebut pada Desember 2022 lalu.

Belum juga proses banding dimulai, kini tiba-tiba Indonesia harus mengalami "serangan" lainnya. Kali ini, "serangan" datang dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pekan lalu, IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.

IMF meminta agar program hilirisasi di Indonesia dikaji ulang, terutama dari sisi analisa biaya dan manfaat. Menurut lembaga tersebut kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.

Mengapa dunia bertubi-tubi "menyerang" kebijakan RI ini?

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia menilai, aksi sejumlah dunia internasional tersebut sebagai upaya menjegal Indonesia menjadi negara maju.

"Kita ini punya tujuan menjadi sebuah negara berkembang jadi negara maju, bukan hanya dari pendapatan per kapita, itu hanya 1 syarat. Tapi syarat lainnya adalah industrialisasi," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers, Jumat (30/6/2023).

Seperti apa yang sudah dilakukan bangsa Eropa, seperti Inggris misalnya yang pada abad ke-16 telah memulai industrialisasi di sektor tekstil.

Lalu ada AS yang mempunyai kebijakan pengenaan tarif impor sebesar 40% pada tahun 1930 untuk membangun industri dalam negeri.

China yang pada 1980-an menetapkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada produknya harus mencapai 80%.

"Ini sejarah. Apakah Indonesia gak boleh ikuti jejak mereka? Apakah harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian, sebagian bagus dia memuji-muji kita, yang gak bagus gak setuju," katanya.

Foto : Presiden Joko Widodo saat berbicara pada Kompas100 CEO Forum 2021, Kamis (18/11/ 2021), di Istana Negara, Jakarta. (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)

Read more: https://setkab.go.id/pemerintah-berkomitmen-lanjutkan-kebijakan-hilirisasi-industri/